penatausahaan perbendaharaan daerah

Silabus :

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan Daerah

A. Diskripsi

Secara umum, Sistem dan Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan Daerah ini membahas mengenai sistem dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan bendahara pemerintah daerah dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bendahara daerah yang dimaksud adalah mulai dari bendahara SKPD, bendahara PPKD hingga BUD. Materi ini lebih menekankan pada sisdur penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara SKPD.

B. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu memahami teori (aturan) maupun praktek sisdur penatausahaan perbendaharaan daerah, dengan penekanan pada penatausahaan pelaksanaan anggaran SKPD, sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan Permendagri lainnya yang terkait antara lain Permendagri No. 13 Tahun 2013 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya sebagaimana dimuat di dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011.

C. Peserta Pelatihan

Modul ini digunakan untuk Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK) Penatausahaan Perbendaharaan Daerah. Pelatihan ini terutama diperuntukan bagi:

  • Bendahara Penerimaan SKPD / Bendahara Penerimaan Pembantu
  • Bendahara Pengeluaran SKPD / Bendahara Pengeluaran Pembantu
  • Bendahara Penerimaan PPKD
  • Bendahara Pengeluaran PPKD
  • Staf pada PPK-SKPD
  • Pembantu Bendahara

D. Materi Pelatihan

Materi pelatihan ini terdiri dari 8 (delapan) topik dengan sistematika sbb.:

  1. Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah: menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah beserta tugas dan kewenangannya.
  2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah: menjelaskan tentang urgensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), pengertian dan tujuan SPIP, dan unsur-unsur SPIP.
  3. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD: menjelaskan tentang prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD.
  4. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas SKPD: menjelaskan tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD.
  5. Perpajakan Bagi Bendahara SKPD: menjelaskan tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD dibidang perpajakan
  6. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD: menjelaskan tentang prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.
  7. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas PPKD: menjelaskan tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD.
  8. Laporan Pertanggungjawaban Bendara Umum Daerah: menjelaskan tentang prosedur penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara umum daerah.
  9. Ganti Kerugian Negara terhadap Bendaharawan: menjelaskan tentang penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara

 

Literatur :
%d blogger menyukai ini: