Beranda

16 September 2010 7 komentar

Jangan pandang masa lalu dengan kesedihan, jangan pandang masa depan dengan ketakutan, pandanglah masa kini dengan kesadaran. Ininlah ungkapan yang tepat bagaimana cara pandang seorang mahasiswa untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depannya.  Dengan penuh kesadaran memperbaiki diri menuju masa depan yang cerah, mempersiapkan diri dari sekarang mutlak dilakukan. Perkuliahan yang  terencana dan terarah pada tujuan capaian yang terukur,  suatu jaminan masa depan yang cerah. Demikianlah blog ini dihadirkan untuk membantu para mahasiswa dalam meraih masa depannya dengan terencana, terarah dan terukur dengan dibekali rasa kesadaran dan keyakinan diri yang tinggi untuk meraih cita-citanya lulus sarjana (S1).  Semoga Allah SWT, meridhoi…….Amin….

Kategori:artikel lepas

ACCA

21 Juli 2016 Tinggalkan komentar

Kategori:Uncategorized

“Benar, Saeni memang Agen CIA”

21 Juni 2016 Tinggalkan komentar

Oleh Khoirul Anam

Soal pemberitaan di media, tidak jarang yang menjadi pokok bahasan justru bukan tentang beritanya, tetapi respon atau efek dari pemberitaan itu. Berita, dalam konteks ini, tak ubahnya sebuah mercon yang dilempar ke udara sesaat setelah sumbu dinyalakan. Apa yang dinantikan? Ledakannya, bukan merconnya.

Berita tentang penggerebekan warteg di Serang, Banten yang belakangan diketahui milik Saeni misalnya, mencuat ke publik dengan berbagai jenis ‘ledakan’ yang tak biasa dihasilkan oleh sepuntung mercon. Ketika berita ini meledak pertama kali, publik ramai-ramai menambah daya ledak berita ini dengan mengaitkannya pada penerapan perda syariah yang dianggap tidak syariah. Dus, berita ini tidak lagi tentang warteg dan dagangannya yang disita, tetapi tentang perda syariah yang dipandang justru membuat rakyat makin susah.

Tak lama berselang, muncul upaya untuk melawan balik orang-orang yang dianggap sembrono terhadap kesakralan perda syariah. Hanya saja, cara yang dipilih untuk menunjukkan perlawanan itu sama sekali tidak elegan.  Para pemuja perda syariah ini lebih sibuk melemparkan logical fallacies atau salah nalar. Mengandaikan dua obyek yang sama sekali tidak berhubungan, namun dipaksakan berpasangan demi efek pengaburan kenyataan.

Dalam prakteknya, logical fallacies (selanjutnya disingkat LF) memiliki banyak sekali cabang. Dalam kasus Saeni pemilik warteg, terdapat setidaknya enam jenis cabang LF yang digunakan hanya demi menunjukkan bahwa perda syariah tidak mungkin bisa salah.

Berikut penjelasan keenam cabang beserta bukti kasusnya;

1. Bandwagon

Meyakini bahwa kebenaran adalah apa yang dipercayai oleh mayoritas, atau setidaknya begitulah anggapannya terhadap mayoritas.

Dalam konteks Saeni, beberapa orang berusaha meyakinkan publik bahwa mayoritas warga Serang setuju dengan pemberlakuan perda syariah, karenanya aparat yang melakukan razia, plus penyitaan dagangan milik Saeni tidak bersalah, alias benar.

Belakangan, Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman, menyangkal hal itu dan menegaskan bahwa Satpol PP melakukan kesalahan prosedur, utamanya dalam hal penyitaan.

Kalau dipikir, iya juga sih, ngapain pake disita? Barang kejahatan bukan, barang antik juga bukan.

2. Appeal to authority

Sesuatu dianggap benar, simply karena otoritas (atasan, pejabat, dll) mengatakan hal itu benar.

Hampir sama dengan nomor satu, pada bagian ini sekelompok orang keukeh menyatakan apa yang mereka lakukan benar karena memang begitulah kehendak atasan. Namun setelah Pak Walkot angkat suara dengan menyatakan sebaliknya, publik baru akhirnya tahu bahwa ini murni kesalahan.

Selesai? Nggak tuh. Belakangan Satpol PP dikabarkan akan tetep ngeyel melanjutkan razia setelah mendapat dukungan dari santri dan ormas Islam. Mungkin mereka lupa, negara ini tidak menggunakan hukum agama sebagai dasarnya.

Heem,,

3. The Texas Sharpshooters

Memilih ‘data’ sebagian-sebagian saja untuk mendukung argumennya.

Model ini khas banget untuk urusan logical fallacies, data-data yang digunakan kebanyakan merupakan data benar, namun karena tidak digunakan secara keseluruhan, maka fakta sesungguhnya tidak tampak begitu menyala. Penggunaan data yang tidak lengkap ini umumnya ditujukan untuk menggiring opini publik agar lebih mempercayai bualan daripada kenyataan.

Fakta bahwa ibu Saeni ternyata memiliki tiga warteg dan bisa membaca dibesar-besarkan, sampai menyisihkan fakta bahwa beliau adalah korban dari sebuah kesalahan.

4. Slippery slope

Membangun opini seolah-olah akan terjadi “Z” karena kita membiarkan “A” terjadi, karenanya tidak boleh membiarkan “A” terjadi.

Untuk tipe ini, masyarakat dijejali dengan pemikiran bahwa aksi razia yang dilakukan oleh satpol PP murni ditujukan untuk tujuan yang lebih besar, yakni tegaknya syariat Allah. Jika warteg tidak dirazia, maka syariat Allah tidak akan tegak. Jika syariat Allah tidak tegak, bangsa ini akan hancur dan hilang tak berjejak.

Aduh!

5. Anecdotal

Menggunakan cerita personal untuk sebuah kesimpulan fakta universal.

Tipe ini belakangan mulai viral, mulai ada orang yang mengaku telah survei langsung ke pemilik warteg. Dari hasil surveinya itu ‘diketahui’ bahwa Bu Saeni adalah orang kaya, suaminya bahkan dikabarkan sebagai bandar judi. Intinya, Bu Saeni tidak layak dikasihani. Dan bahwa semua ini hanyalah settingan media.

Masyarakat pun, utamanya para pendukung perda syariah, mulai menelan berita ini mentah-mentah dan mengiranya sebagai fakta yang tak terbantahkan lagi. Padahal belum tentu survei itu benar, perlu penelusuran dan pembuktian lagi.

6. Ad-hominem

Menyerang kehidupan/karakter personal untuk mengalahkan argumen. Semacam main bully saat kalah main opini.

Tipe ini tentu terusan untuk tipe logical fallacies yang sebelumnya. Saeni diserang secara personal, hal-hal buruk (?) tentang dirinya diumbar ke media seolah mengatakan bahwa Saeni memang pantas diusili. Bukan hanya karena wartegnya yang nekat buka sebelum jam berbuka, tetapi karena Saeni adalah pribadi yang (digambarkan) buruk akhlaknya. Nggak nyambung, kan? Bodo!

Tipe terakhir ini sebenarnya bukan barang baru dalam urusan mengaburkan fakta demi kepentingan kuasa. Pembunuhan karakter dimaksudkan untuk menjatuhkan kredibilitas lawan, sehingga dengannya apapun yang dikatakan sang lawan akan otomatis tidak kredibel pula.

Lihat saja kasus Nasarudin si mantan bendahara partai Demokrat, upayanya membongkar kasus korupsi di tubuh partainya dihadang oleh upaya pembunuhan karakter terhadap dirinya. Masyarakat saat itu diajak untuk melihat si Nasar sebagai orang yang tidak bersih-bersih amat; ia terbukti ikut mencuri uang rakyat, karenanya ia tak layak dipercaya.

Fakta-fakta yang ia sampaikan kerap dianggap tak lebih dari sekedar bualan orang kalah; lemah dan tak dapat dipercaya. Untung saja ia bisa berkelit dari ‘jebakan batman’ ini, hingga akhirnya fakta-fakta yang ia sampaikan perlahan namun pasti terbukti benar.

Nasarudin tidak sendirian dalam kasus ini, ada nama-nama lain yang bernasib sama. Mereka adalah orang-orang ‘salah’ yang dibunuh karakternya karena nekad berusaha membongkar kesalahan yang lebih besar.

Anehnya, di negeri ini orang tidak salah pun bisa disalahkan kalau ia menolak diajak melakukan hal salah. Berbagai fitnah dimuntahkan hanya untuk menunjukkan  bahwa orang ini salah, karenanya apapun yang ia lakukan/katakan, pasti pula salah. Tanyakan pada Ahok gimana rasanya selalu disalahkan karena ia menolak diajak berbuat salah.

Situ saja yang tanya, tapi ya, saya nggak berani..

Tentang membunuh karakter, kita baru-baru ini diajari cara membunuh karakter yang total, tidak tanggung-tanggung dan terkesan bingung. Pembelajaran itu datang dari sebuah meme di media sosial, meme itu mengajarkan; daripada menuduh tanggung Ibu Saeni sekedar sebagai orang kaya dan bisa membaca, tuduh saja sekalian bahwa perempuan itu adalah agen CIA pembawa paham neo-komunis-liberalis-kapitalis-kafiriyah, agar masyarakat bisa beneran tahu bahwa, “Benar, Saeni memang agen CIA.”

Dengan ini masyarakat akan sangat terbantu untuk menjadi kritis pada dirinya sendiri, “Masak iya sih si Saeni agen CIA?”, “Trus kenapa kalo dia agen CIA?”, “Agen CIA kok kalah sama satpol PP?”, dst. Pertanyaan-pertanyaan usil seperti ini perlu selalu ditanam di masyarakat, agar masyarakat bisa dengan sendirinya memilah; mana berita dan mana sampah.

Ini penting untuk dilakukan karena di media kita saat ini, validitas sebuah berita kerap kabur, salah satunya karena unsur berita terlalu sering diseret ke ranah emosional, utamanya dengan mengait-ngaitkannya pada persoalan agama. Seolah segala hal yang diberitakan memiliki nilai ibadah, sehingga akan berpahala jika kita mempercayainya.

Mungkin, ini adalah bentuk cinta pada agama. Mencintai ajaran agama tentu boleh saja, namun jangan lupa, cinta itu harus dibarengi dengan logika. Karena jika beragama hanya bermodal cinta, dikhawatirkan akan muncul pola keberagamaan ala Agnes Monica, “Cinta ini kadang tak ada logika…”

terlalu mabuk agama sampai lupa berbuat baik kepada sesama.

Akhirnya, jikapun ternyata Saeni adalah orang kaya, bersuamikan bandar judi, atau bahkan dia agen CIA sekalipun, ia tetap tidak layak diledakkan di media dengan pemberitaan-pemberitaan sumbang atas dasar salah nalar. Mari berhenti berburuk sangka dan menyebar berita yang belum jelas kebenaran dan manfaatnya. Ingat, benar saja tidak cukup. Harus pula baik dan bermanfaat.

Sumber: http://www.qureta.com, 21/6/2016: 23.56.

Kategori:Uncategorized

21 Juni 2016 Tinggalkan komentar

“Benar, Saeni memang Agen CIA”

Oleh Khoirul Anam

Soal pemberitaan di media, tidak jarang yang menjadi pokok bahasan justru bukan tentang beritanya, tetapi respon atau efek dari pemberitaan itu. Berita, dalam konteks ini, tak ubahnya sebuah mercon yang dilempar ke udara sesaat setelah sumbu dinyalakan. Apa yang dinantikan? Ledakannya, bukan merconnya.

Berita tentang penggerebekan warteg di Serang, Banten yang belakangan diketahui milik Saeni misalnya, mencuat ke publik dengan berbagai jenis ‘ledakan’ yang tak biasa dihasilkan oleh sepuntung mercon. Ketika berita ini meledak pertama kali, publik ramai-ramai menambah daya ledak berita ini dengan mengaitkannya pada penerapan perda syariah yang dianggap tidak syariah. Dus, berita ini tidak lagi tentang warteg dan dagangannya yang disita, tetapi tentang perda syariah yang dipandang justru membuat rakyat makin susah.

Tak lama berselang, muncul upaya untuk melawan balik orang-orang yang dianggap sembrono terhadap kesakralan perda syariah. Hanya saja, cara yang dipilih untuk menunjukkan perlawanan itu sama sekali tidak elegan.  Para pemuja perda syariah ini lebih sibuk melemparkan logical fallacies atau salah nalar. Mengandaikan dua obyek yang sama sekali tidak berhubungan, namun dipaksakan berpasangan demi efek pengaburan kenyataan.

Dalam prakteknya, logical fallacies (selanjutnya disingkat LF) memiliki banyak sekali cabang. Dalam kasus Saeni pemilik warteg, terdapat setidaknya enam jenis cabang LF yang digunakan hanya demi menunjukkan bahwa perda syariah tidak mungkin bisa salah.

Berikut penjelasan keenam cabang beserta bukti kasusnya;

1. Bandwagon

Meyakini bahwa kebenaran adalah apa yang dipercayai oleh mayoritas, atau setidaknya begitulah anggapannya terhadap mayoritas.

Dalam konteks Saeni, beberapa orang berusaha meyakinkan publik bahwa mayoritas warga Serang setuju dengan pemberlakuan perda syariah, karenanya aparat yang melakukan razia, plus penyitaan dagangan milik Saeni tidak bersalah, alias benar.

Belakangan, Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman, menyangkal hal itu dan menegaskan bahwa Satpol PP melakukan kesalahan prosedur, utamanya dalam hal penyitaan.

Kalau dipikir, iya juga sih, ngapain pake disita? Barang kejahatan bukan, barang antik juga bukan.

2. Appeal to authority

Sesuatu dianggap benar, simply karena otoritas (atasan, pejabat, dll) mengatakan hal itu benar.

Hampir sama dengan nomor satu, pada bagian ini sekelompok orang keukeh menyatakan apa yang mereka lakukan benar karena memang begitulah kehendak atasan. Namun setelah Pak Walkot angkat suara dengan menyatakan sebaliknya, publik baru akhirnya tahu bahwa ini murni kesalahan.

Selesai? Nggak tuh. Belakangan Satpol PP dikabarkan akan tetep ngeyel melanjutkan razia setelah mendapat dukungan dari santri dan ormas Islam. Mungkin mereka lupa, negara ini tidak menggunakan hukum agama sebagai dasarnya.

Heem,,

3. The Texas Sharpshooters

Memilih ‘data’ sebagian-sebagian saja untuk mendukung argumennya.

Model ini khas banget untuk urusan logical fallacies, data-data yang digunakan kebanyakan merupakan data benar, namun karena tidak digunakan secara keseluruhan, maka fakta sesungguhnya tidak tampak begitu menyala. Penggunaan data yang tidak lengkap ini umumnya ditujukan untuk menggiring opini publik agar lebih mempercayai bualan daripada kenyataan.

Fakta bahwa ibu Saeni ternyata memiliki tiga warteg dan bisa membaca dibesar-besarkan, sampai menyisihkan fakta bahwa beliau adalah korban dari sebuah kesalahan.

4. Slippery slope

Membangun opini seolah-olah akan terjadi “Z” karena kita membiarkan “A” terjadi, karenanya tidak boleh membiarkan “A” terjadi.

Untuk tipe ini, masyarakat dijejali dengan pemikiran bahwa aksi razia yang dilakukan oleh satpol PP murni ditujukan untuk tujuan yang lebih besar, yakni tegaknya syariat Allah. Jika warteg tidak dirazia, maka syariat Allah tidak akan tegak. Jika syariat Allah tidak tegak, bangsa ini akan hancur dan hilang tak berjejak.

Aduh!

5. Anecdotal

Menggunakan cerita personal untuk sebuah kesimpulan fakta universal.

Tipe ini belakangan mulai viral, mulai ada orang yang mengaku telah survei langsung ke pemilik warteg. Dari hasil surveinya itu ‘diketahui’ bahwa Bu Saeni adalah orang kaya, suaminya bahkan dikabarkan sebagai bandar judi. Intinya, Bu Saeni tidak layak dikasihani. Dan bahwa semua ini hanyalah settingan media.

Masyarakat pun, utamanya para pendukung perda syariah, mulai menelan berita ini mentah-mentah dan mengiranya sebagai fakta yang tak terbantahkan lagi. Padahal belum tentu survei itu benar, perlu penelusuran dan pembuktian lagi.

6. Ad-hominem

Menyerang kehidupan/karakter personal untuk mengalahkan argumen. Semacam main bully saat kalah main opini.

Tipe ini tentu terusan untuk tipe logical fallacies yang sebelumnya. Saeni diserang secara personal, hal-hal buruk (?) tentang dirinya diumbar ke media seolah mengatakan bahwa Saeni memang pantas diusili. Bukan hanya karena wartegnya yang nekat buka sebelum jam berbuka, tetapi karena Saeni adalah pribadi yang (digambarkan) buruk akhlaknya. Nggak nyambung, kan? Bodo!

Tipe terakhir ini sebenarnya bukan barang baru dalam urusan mengaburkan fakta demi kepentingan kuasa. Pembunuhan karakter dimaksudkan untuk menjatuhkan kredibilitas lawan, sehingga dengannya apapun yang dikatakan sang lawan akan otomatis tidak kredibel pula.

Lihat saja kasus Nasarudin si mantan bendahara partai Demokrat, upayanya membongkar kasus korupsi di tubuh partainya dihadang oleh upaya pembunuhan karakter terhadap dirinya. Masyarakat saat itu diajak untuk melihat si Nasar sebagai orang yang tidak bersih-bersih amat; ia terbukti ikut mencuri uang rakyat, karenanya ia tak layak dipercaya.

Fakta-fakta yang ia sampaikan kerap dianggap tak lebih dari sekedar bualan orang kalah; lemah dan tak dapat dipercaya. Untung saja ia bisa berkelit dari ‘jebakan batman’ ini, hingga akhirnya fakta-fakta yang ia sampaikan perlahan namun pasti terbukti benar.

Nasarudin tidak sendirian dalam kasus ini, ada nama-nama lain yang bernasib sama. Mereka adalah orang-orang ‘salah’ yang dibunuh karakternya karena nekad berusaha membongkar kesalahan yang lebih besar.

Anehnya, di negeri ini orang tidak salah pun bisa disalahkan kalau ia menolak diajak melakukan hal salah. Berbagai fitnah dimuntahkan hanya untuk menunjukkan  bahwa orang ini salah, karenanya apapun yang ia lakukan/katakan, pasti pula salah. Tanyakan pada Ahok gimana rasanya selalu disalahkan karena ia menolak diajak berbuat salah.

Situ saja yang tanya, tapi ya, saya nggak berani..

Tentang membunuh karakter, kita baru-baru ini diajari cara membunuh karakter yang total, tidak tanggung-tanggung dan terkesan bingung. Pembelajaran itu datang dari sebuah meme di media sosial, meme itu mengajarkan; daripada menuduh tanggung Ibu Saeni sekedar sebagai orang kaya dan bisa membaca, tuduh saja sekalian bahwa perempuan itu adalah agen CIA pembawa paham neo-komunis-liberalis-kapitalis-kafiriyah, agar masyarakat bisa beneran tahu bahwa, “Benar, Saeni memang agen CIA.”

Dengan ini masyarakat akan sangat terbantu untuk menjadi kritis pada dirinya sendiri, “Masak iya sih si Saeni agen CIA?”, “Trus kenapa kalo dia agen CIA?”, “Agen CIA kok kalah sama satpol PP?”, dst. Pertanyaan-pertanyaan usil seperti ini perlu selalu ditanam di masyarakat, agar masyarakat bisa dengan sendirinya memilah; mana berita dan mana sampah.

Ini penting untuk dilakukan karena di media kita saat ini, validitas sebuah berita kerap kabur, salah satunya karena unsur berita terlalu sering diseret ke ranah emosional, utamanya dengan mengait-ngaitkannya pada persoalan agama. Seolah segala hal yang diberitakan memiliki nilai ibadah, sehingga akan berpahala jika kita mempercayainya.

Mungkin, ini adalah bentuk cinta pada agama. Mencintai ajaran agama tentu boleh saja, namun jangan lupa, cinta itu harus dibarengi dengan logika. Karena jika beragama hanya bermodal cinta, dikhawatirkan akan muncul pola keberagamaan ala Agnes Monica, “Cinta ini kadang tak ada logika…”

terlalu mabuk agama sampai lupa berbuat baik kepada sesama.

Akhirnya, jikapun ternyata Saeni adalah orang kaya, bersuamikan bandar judi, atau bahkan dia agen CIA sekalipun, ia tetap tidak layak diledakkan di media dengan pemberitaan-pemberitaan sumbang atas dasar salah nalar. Mari berhenti berburuk sangka dan menyebar berita yang belum jelas kebenaran dan manfaatnya. Ingat, benar saja tidak cukup. Harus pula baik dan bermanfaat.

Sumber: http://www.qureta.com, 21/6/2016: 23.56.

Kategori:Uncategorized

Catatan Kuliah Akuntansi Publik 10 Maret 2016

10 Maret 2016 3 komentar

KASUS :

Berikut ini diberikan data yang ada di Pemda XYZ yaitu SKPD X yang mulai ada kegiatan pada tanggal 1 Januari 2012. SKPD X dibentuk pada akhir tahun 2011 dan menempati sebidang tanah dan bangunan yang didalamnya telah diisi dengan peralatan dan mesin yang lengkap. Menurut dokumen pembelian, harga perolehan tanah sebesar Rp1.000.000.000,00, bangunan Rp. 2.000.000.000,00 serta peralatan dan mesin Rp300.000.000,00. Selanjutnya dalam Tahun 2012 telah terjadi transaksi yang disajikan berikut ini:

  1. Bendahara pengeluaran menerima SP2D Uang Persediaan(UP) sebesar Rp5.000.000,00
  2. Surat Ketetapan Retribusi yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.150.000.000,00
  3. Setoran  retribusi  yang  sudah  di-SKP-kan  sebesar  Rp.120.000.000,00  telah  disetorkan langsung ke Kas Daerah
  4. SKPD X menerima pendapatan retribusi yang tidak diterbitkan Surat Ketetapan retribusi sebesar Rp 80.000.000,00
  5. Bendahara Penerimaan menyetorkan uang ke Kasda Rp80.000.000,00
  6. Dibayar gaji dan tunjangan Rp.20.500.000.00 dengan LS
  7. SKPD X  membeli Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) senilai Rp800.000,00 dan dibayar  dengan UP
  8. SKPD X membeli   obat-obatan (5.2.2.02.04) senilai Rp13.000.000,00 dan dibayar dengan SP2D LS
  9. SKPD X membeli mobil ambulan (5.2.3.03.10) yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk keperluan darurat senilai Rp275.000.000 dengan SP2D LS (abaikan pajak)
  10. Realisasi belanja barang dan jasa untuk ATK yang dibayar secara LS sebesar Rp20.000.000 berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa
  11. Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa UP Rp4.200.000,00

Kondisi akhir tahun:

a. Persediaan ATK per akhir tahun Rp.100.000,00 dan persediaan obat-obatan Rp 500.000,00

b. Rekening listrik bulan Desember 2011 Rp 5.300.000,00

c. Beban penyusutan tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,00

BUATLAH : Persamaan Akuntansi dan Jurnal Pencatatannya

Catatan :DAFTAR SINGKATAN

OJK Hanya Akui Akuntan Beregister

22 April 2014 18 komentar

Today at 10:29 AM
(Tulisan ini telah terbit di Majalah Akuntan Indonesia Edisi Maret 2014, Rubrik Laporan Utama)

Prof. Ilya Avianti, Ak., CA. | Anggota Dewan Komisioner OJK |

OJK sebagai regulator jasa keuangan, OJK hanya akan mengakui akuntan yang teregister di Kementerian Keuangan dan menjadi anggota organisasi profesi. Sebagai akuntan profesional, Prof. Ilya Avianti paham betul tantangan dunia akuntan ke depan. Apalagi dalam waktu tak lama lagi, bakal diberlakukan ASEAN Economy Community (AEC) 2015, di mana profesi akuntan menjadi satu dari delapan profesi yang dilegalkan bertarung di arena pasar tunggal ASEAN. Tak pelak, perlindungan terhadap profesi akuntan menjadi sesuatu yang tak bisa dinafikan. Menurut Anggota Dewan Komisioner OJK itu, diterbitkannya PMK 25/2014 bertujuan agar profesi akuntan dalam negeri terlindungi dengan baik. Terlindungi dalam arti akuntan tersebut semakin profesional dengan kompetensi yang kian teruji serta teregister di Kemenkeu. “Jadi, dengan adanya register itu, akuntan yang berprofesi dan berpraktik di setiap entitas, apakah itu akuntan pemerintahan, akuntan pendidik, akuntan manajemen, atau akuntan publik, nantinya semua teregister di Kemenkeu,” ujar Ilya. Menurutnya, kondisi ini akan menghindari munculnya akuntan palsu atau akuntan liar. “Seseorang yang mengaku akuntan tapi nyatanya registernya sudah hangus, apalagi tidak menjadi anggota asosiasi profesi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), bisa dikatakan akuntan palsu,” tambah Ketua Komite Audit OJK itu. “Jadi, jelas bahwa PMK ini untuk mengamankan profesi akuntan supaya lebih berkompeten dan profesional, terhindar dari akuntan palsu dan siap berkompetisi di pasar bebas ASEAN.” OJK sendiri sebagai regulator sektor keuangan hanya akan mengakui akuntan profesional yang teregister di Kemenkeu dan terdaftar sebagai anggota asosiasi profesi. Ilya menambahkan, registrasi akuntan ini nantinya juga ditujukan untuk para akuntan asing yang mau berkiprah di Indonesia. Walaupun untuk akuntan asing tersebut ada pengaturan lebih lanjut, berupa kerjasama saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal akuntan tersebut. Ilya menyadari jika kebutuhan sektor industri, terutama di industri keuangan terhadap akuntan profesional memang cukup tinggi. Sejauh ini, faktanya, jumlah akuntan profesional yang berkiprah di sektor industri masih sangat kecil. “Untuk itu, OJK meng-encourage agar akuntan-akuntan profesional di Indonesia bisa lebih banyak berkiprah di semua sektor industri,” ia menegaskan. DI sisi lain, perguruan tinggi juga mesti banyak menelurkan para calon akuntan yang berkualitas. Calon akuntan berkualitas ini ketika bisa memenuhi semua persyaratan sebagai akuntan profesional, akan menjadi salah satu pilar pembangunan negeri ini. “Akuntan profesional harus memiliki mindset kelimuan yang kuat, skill mumpuni, dan attitude yang berkarakter. Dengan begitu, mereka akan dapat berperan besar dalam kemajuan bangsa,” Ilya meyakinkan.

Tantangan IAI

Selain aturan tersebut menjadi hal positif, di sisi lain secara langsung menjadi tantangan bagi IAI. Menurut Ilya, karena IAI adalah asosiasi profesi yang diberi amanat oleh PMK, organisasi profesi ini mesti berbenah diri dan menyempurnakan infrastruktur pendukungnya. “PMK ini nantinya memudahkan untuk menginventarisasi para akuntan,” katanya. “Cuma sebelum itu terjadi, para akuntan yang selama ini teregister tapi tidak jelas juntrungannya diwajibkan untuk meregister ulang. Dan untuk register ulang itu, pintunya hanya lewat IAI.” Akuntan beregister, diakui Ilya, jumlahnya banyak. “Dan diperkirakan yang akan meregister ulang nanti juga banyak. Saat ini akuntan yang tercatai sebagai anggota IAI jauh lebih sedikit dibanding yang memiliki register negara. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi IAI,” katanya. Untuk itu, bagi yang sudah beregister tapi belum menjadi anggota IAI, Ilya mengimbau agar mereka segera menjadi anggota IAI. Jangan melihat kondisi saat ini yang barangkali sudah “nyaman” berada di posisi tertentu. “Kompetensi yang terus terjaga itu dibuktikan dengan mengikuti PPL IAI secara reguler. Saat ini, identitas akuntan profesional Indonesia itu ada dalam Chartered Accountant (CA). Akuntan yang menjadi CA sudah jelas profesionalismenya,” ia menandaskan. “Jadi, bukan formalitas semata. Asosasi profesi yang akan membentuk akuntan tersebut menjadi akuntan profesional.” Tentu saja identitas akuntan profesional menjadi bekal utama para akuntan domestik untuk bisa bertarung di AEC 2015 nanti. “Ingat, pasar bebas ASEAN sudah di depan mata. Kalau kita tidak menjadi anggota asosiasi profesi, kita akan tergilas. Karena, dengan menjadi anggota, kualitas kita akan terus ter-update dengan perkembangan yang ada, profesionalismenya meningkat, serta kompetensinya semakin terasah,” kata Ilya mengakhiri. *TOM

 

KPPU : Masyarakat Tidak Sadar Ada Kartel di Semua Lini Usaha

28 Juni 2012 6 komentar

Jakarta. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah menginjak usia ke-12 tahun namun perkembangannya dirasa masih lambat, terutama dari sisi perlawanan terhadap kartel. Fakta menunjukkan bahwa hampir semua lini usaha berpotensi besar ditunggangi kartel.

Menurut ketua KPPU Tadjuddin Noer Said, 10 – 20% pelaku usaha di Indonesia melakukan konglomerasi. “Kartel ini mengendalikan harga pasar. Mereka adalah jawaban atas tidak seimbangnya pertumbuhan pesat ekonomi Indonesia dengan pendapatan per kapita penduduknya. Kartel membuat ekonomi negara tidak sehat,” kata Tadjuddin. Baca selanjutnya…

Ciri-ciri Failed States (Negara Gagal)

28 Juni 2012 6 komentar

Noam Chomsky yang merupakan ahli bahasa, filsuf, dan aktivis politik Amerika. Tahun 2006 menulis sebuah buku berjudul Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy. Failed States/ negara gagal, istilah yang jauh jauh hari sudah didengung dengungkan oleh para pakar politik, dan jurnalis untuk menggambarkan negara yang sedang atau akan mengalami kegagalan dalam beberapa syarat dan tanggung jawab utama dalam menjalankan negara termasuk kedaulatannya.

Istilah negara gagal belum memiliki definis pasti, karakter negara gagal secara umum adalah negara yang pemerintah pusatnya tidak mampu mengontrol atau menguasai seluruh wilayahnya, pemerintah pusat yang sangat lemah atau tidak efektif, tidak mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai, korupsi dan kriminalitas yang meluas; pergerakan pengungsi secara besar besaran, dan penurunan ekonomi yang tajam.

Menurut Noam Chomsky, setidaknya ada 2 karakter utama yang membuat suatu negara bisa disebut sebagai negara gagal. Pertama, Negara tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan dan bahkan kehancuran. Kedua, tidak mampu mempertahankan hak hak warga negaranya baik di tanah air maupun diluar negeri. Juga tidak mampu menegakkan dan mempertahankan fungsi institusi institusi demokrasi. Baca selanjutnya…

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 32 pengikut lainnya