Kata Bank Dunia, Indonesia Perlu Tambah Jumlah Akuntan

Republika – Sen, 14 Nov 2011

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Dunia mengatakan, Indonesia perlu menambah jumlah akuntan dan merekomendasikan sejumlah langkah agar Indonesia siap melaksanakan sistem laporan keuangan bertaraf internasional.

“Satu hal yang paling diperlukan oleh Indonesia saat ini adalah menambah jumlah akuntan,” kata Manajer Manajemen Keuangan Kawasan Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia Samia Msadek di Jakarta, Senin, dalam peluncuran “Report on the Observance of Standards and Codes” (ROSC) di Indonesia dari Bank Dunia.

Per 31 Juli 2010, menurut data Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), ada 8.832 anggota perorangan organisasi tersebut, 1.407 di antaranya adalah akuntan publik sementara 3.680 adalah akuntan yang bekerja di sektor publik.

Saat ini Indonesia sedang mempersiapkan sistem laporan keuangan perusahaan yang berkiblat pada standar internasional atau International Financial Reporting Standards (IFRS) yang akan diberlakukan mulai Januari 2012. “Ada kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak ROSC pertama Indonesia pada 2006 diluncurkan,” kata Samia.

Namun, menurut dia, setidaknya ada tiga rekomendasi penting yang diberikan oleh Bank Dunia.

Pertama, pemerintah perlu memperhatikan dan mengusahakan pendidikan bagi akuntan dan menambah jumlah akuntan secara berkelanjutan demi menjaga sistem akuntansi yang ditetapkan. “Pendidikan yang diberikan perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem akuntansi, termasuk bagaimana meningkatkan kemampuan para akuntan yang sudah bekerja saat ini mengingat standar akuntasi dan pemeriksaan keuangan terus berubah,” kata Samia.

Kedua, menerapkan aturan akuntansi, sesuai dengan Undang-undang yang disahkan, khususnya bagi perusahaan publik dan perusahaan yang tercatat dalam pasar modal. “Penerapan peraturan ini perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan wilayah aturan baru dan kedua ada beragam model aturan yang dipakai di dunia, kita perlu mencari mana yang paling cocok bagi Indonesia,” kata Samia.

Rekomendasi ketiga adalah pengawasan implementasi aturan, mengingat proses konvergensi sistem laporan keuangan lama menjadi sistem IFRS perlu dipahami oleh manajemen perusahaan dan badan pengawas laporan keuangan yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

“Indonesia merupakan salah satu negara yang pertama yang mengikuti aturan IFRS untuk perusahaan publik dan perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal, artinya perusahaan perlu diawasi dalam masa transisi dan badan pengawas laporan keuangan yaitu Bapepam-LK dan Bank Indonesia juga harus memahami aturan tersebut,” kata Samia.

Menurut Samia, bila tiga rekomendasi tersebut dikerjakan, Indonesia akan memiliki sistem yang kuat untuk berhadapan dengan krisis finansial dan kemungkinan kesulitan keuangan.

Kelahiran ROSC, kata Samia, juga dilatarbelakangi oleh krisis finansial Asia 1998 yang membuat Bank Dunia mencari cara untuk menolong negara-negara berkembang dapat mengikuti standar akuntasi internasional demi menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil.

Laporan ROSC berisi regulasi dan praktek akuntasi dan pemeriksaan di suatu negara. Bank Dunia sudah membuat laporan tersebut untuk 110 negara di dunia, 11 di antaranya di kawasan Asia Timur dan Pasifik tanpa membuat peringkat di antara negara-negara tersebut.

Standar Akuntansi Internasional Pacu Investasi RI

Oleh Sandiyu Nuryono | Inilah – Sen, 14 Nov 2011

INILAH.COM, Jakarta – Bank Dunia (World Bank) menyatakan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

“Dengan selarasnya standar-standar audit dan pelaporan finansial Indonesia dengan standar-standar internasional, para investor asing dapat memperloleh laporan keuangan yang lebih kokoh dari perusahaan-perusahaan Indonedia. Hal ini akan mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia,” jelas Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle di Jakarta, Senin (14/11).

Lebih jauh Stefan mengatakan, sebagai salah satu negara anggota G-20, Indonesia selalu menjadi perhatian dunia. “Penerapan kode-kode dan standar-standar yang diakui internasional, termasuk standar pelaporan keuangan internasional, akan memperkuat arsitektur finansial Indonesia,” tukasnya.

Laporan tersebut merekomendasikan beberapa hal untuk makin meningkatkan infrastruktur audit dan akuntasi, antara lain pembaruan kerangka kebijakan dan penyelarasan sepenuhnya dengan standar-standar audit dan kauntansi internasional.

Selain itu, membangun kapasitas Ikatan Akuntansi Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia, membangun kapasitas praktik audit skala kecil dan menengah serta membangun kapasitas Bapepam-LK dan Bank Indonesia dalam meninjau laporan-laporan keuangan.

Laporan Bank Dunia yang baru menyatakan bahwa kerangka akuntansi dan audit Indonesia telah meningkat secara signifikan pada lima tahun terakhir. Laporan akuntan publik di 2011 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi profesi akuntan.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa Standar Akuntansi Nasional yang lebih besar jumlahnya kini selaras dengan standar-standar pelaporan keuangan Internasional. [cms]

Bank Dunia: Standar Akuntansi RI Bertaraf Internasional

Antara – Sen, 14 Nov 2011

Jakarta (ANTARA) – Bank Dunia mengatakan bahwa kerangka akuntansi dan audit Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir dan telah selaras dengan standar pelaporan keuangan internasional.

“Selarasnya standar-standar audit dan pelaporan keuangan Indonesia dengan standar internasional, membuat para investor asing dapat memperoleh laporan keuangan yang lebih kokoh dari perusahan-perusahaan Indonesia,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle, di Jakarta, Senin.

Selain standar pelaporan keuangan internasional, katanya, standar akuntansi nasional yang lebih besar jumlahnya kini juga telah selaras dengan undang-undang akuntan publik 2011 yang telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi profesi akuntan.

 

Adapun laporan tersebut, menurut dia, merekomendasikan beberapa hal untuk makin meningkatkan infrastruktur audit dan akuntansi, antara lain pembaruan kerangka kebijakan, penyelarasan sepenuhnya dengan standar-standar audit dan akuntansi international.

Selain itu juga membangun kapasitas ikatan akuntansi Indonesia dan institut akuntan publik Indonesia, membangun kapasitas praktik audit skala kecil dan menengah dan membangun kapasitas Bapepam-LK dan Bank Indonesia dalam meninjau laporan-laporan keuangan, kata Koeberle.

Ia menambahkan sebagai salah satu negara anggota G-20, kondisi ekonomi Indonesia selalu menjadi perhatian dunia.

“Hal ini akan mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia,” katanya.

Sementara Regional Manager, Financial Management Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Samia Msadek, mengatakan rekomendasi tersebut dapat digunakan untuk menyiapkan suatu rencana aksi negara yang komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kelembagaan audit dan akuntansi.

“Secara ideal, pengembangan berikutnya jangan sampai mengganggu kemajuan yang telah dicapai oleh kerangka yang telah ada,” katanya.

Menurut Samia, penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut sebaiknya merupakan proses kolaboratif antarbadan-badan pengatur sektor keuangan, profesi akuntansi dan mitra-mitra pembangunan internasional.