Beranda
Jangan pandang masa lalu dengan kesedihan, jangan pandang masa depan dengan ketakutan, pandanglah masa kini dengan kesadaran. Ininlah ungkapan yang tepat bagaimana cara pandang seorang mahasiswa untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depannya. Dengan penuh kesadaran memperbaiki diri menuju masa depan yang cerah, mempersiapkan diri dari sekarang mutlak dilakukan. Perkuliahan yang terencana dan terarah pada tujuan capaian yang terukur, suatu jaminan masa depan yang cerah. Demikianlah blog ini dihadirkan untuk membantu para mahasiswa dalam meraih masa depannya dengan terencana, terarah dan terukur dengan dibekali rasa kesadaran dan keyakinan diri yang tinggi untuk meraih cita-citanya lulus sarjana (S1). Semoga Allah SWT, meridhoi…….Amin….
Soal Pra UAS Perpajakan
Sahabat mahasiswa yg budiman, soal pra uas perpajakan ganjil 2011-2012 sudah bisa diakses, dan silakan kerjakan pada lembar folio bergaris. Jawaban setiap soal pilihan harus disertai alasan penjelasnya. Lembar jawaban dikumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 kepada Asisten Dosen sesuai kelas masing-masing. Lembar jawaban selain folio bergaris tidak akan diterima dan dinyatakan nihil dalam mengerjakan soal pra uts. Terimakasih. Lihat pada halaman soal latihan dan pra ujian.
Tantangan Profesi Akuntan Indonesia Menuju Tahun 2020
Oleh: Syarief Basir, CPA, SH, MBA,Partner KAP Syarief Basir & Rekan
Pada 8-10 Desember 2010 di Jakarta telah dilangsungkan kongres akuntan Indonesia. Kongres yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, serta keynote speech oleh Menteri keuangan RI diikuti oleh 1100 akuntan Indonesia yang mewakili sektor akuntan pendidik, akuntan manajamen, akuntan sector pemerintah dan akuntan publik.
Pada seminar-seminar selama kongres dibahas berbagai isu, antara lain tantangan akuntan Indonesia pada 10 tahun kedepan, serta kesiapan Indonesia melakukan konvergensi IFRS yang direncanakan nanti pada tahun 2012 sudah memasuki tahap significant compliance in IFRS, serta full adoption ISA pada tahun 2013. Pembicara yang dihadirkan pada acara kongres adalah dari pembicara dalam negeri, maupun internatioanal. Pembicara internasional antara lain perwakilan dari ICAA, CPA Australia, ACCA, dan MIA, Pembicara tamu tersebut diharapkan dapat mengungkapkan lesson learned dari proses konvergensi standar international di negara masing-masing.
Selama kongres disadari bahwa akuntan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan baru, baik tantangan yang datang dari dalam profesi maupun dari luar profesi. Dari dalam profesi tantangannya berupa banyaknya standar-standar baru yang harus diterapkan. Sejalan dengan konvergensi IFRS dan ISA, serta pronouncement lainnya yang diterbitkan IFAC, maka organisasi akuntan Indonesia terus menerus melakukan adopsi standar-standar tersebut, melakukan pendidikan kepada akuntan, serta . melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, industri, dsb.
Tantangan dari luar profesi datang dari berbagai pihak, mencakup tantangan meningkatnya tuntutan governance dari pihak pemakai jasa akuntan, regulasi yang lebih ketat oleh pemerintah, serta tantangan menjaga kepercayaan pemerintah ditengah-tengah masih sedikitnya jumlah akuntan publik di Indonesia.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, semakin banyak investasi ditempatkan di Indonesia, baik oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Demikian juga kredit perbankan tumbuh secara positif. Pada saat investasi dan kredit perbankan bergerak positif maka semakin tinggi tuntutan kepada akuntan untuk menegakkan governance. Akuntan dipadang sebagai salah satu pihak yang sangat kompeten untuk menjaga risiko investasi dan perkreditan dari investor atau kreditur. Kemudian, masih sejalan dengan tuntutan governance tersebut, pemerintah Indonesia kini aktif membuat peraturan untuk profesi akuntan publik. Pembatasan rangkap jabatan dan pemberian jasa, aturan quality control dan independensi sengaja dibuat untuk memenuhi tuntutan governance di satu sisi, namun disisi lain menjadikan profesi akuntan penuh dengan aturan.
Di sisi lain, tantangan juga timbul dari kepercayaan pemerintah pada akuntan publik yang merencanakan pada masa datang laporan audit diakui sebagai dasar perhitungan pajak oleh dirjen pajak. Tentu saja jika wacana ini dilaksanakan maka akan semakin besar peluang pasar jasa akuntan publik di Indonesia. Tantangan dari wacana pemerintah ini adalah jumlah akuntan publik masih sedikit. Saat ini jumlah akuntan publik baru 1100 orang dan jumlah KAP baru 400 kantor. Tentu jumlah ini sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah perusahaan sebanyak 16.000 dan penduduk Indonesia 240 Juta jiwa.
Tantangan-tantangan besar tersebut kini menjadi isu menarik yang didiskusikan oleh akuntan Indonesia. Namun tekad dan semangat terlihat dari kongres akuntan yang berlangsung pada tanggal 8-10 Desember adalah bahwa akuntan Indonesia akan melakukan berbagai langkah strategik agar dapat menghadapi berbagai tantangan, sekaligus menjadikan akuntan Indonesia lebih unggul baik dari segi kualitas maupun kuantitas***.
Tagged as: Published by in: Auditing
Sumber : http:www.manajemenusaha.com/taggedas/published by in auditing, diakses tgl 4 november 2011:19.14.
Kata Bank Dunia, Indonesia Perlu Tambah Jumlah Akuntan
Republika – Sen, 14 Nov 2011
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Dunia mengatakan, Indonesia perlu menambah jumlah akuntan dan merekomendasikan sejumlah langkah agar Indonesia siap melaksanakan sistem laporan keuangan bertaraf internasional.
“Satu hal yang paling diperlukan oleh Indonesia saat ini adalah menambah jumlah akuntan,” kata Manajer Manajemen Keuangan Kawasan Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia Samia Msadek di Jakarta, Senin, dalam peluncuran “Report on the Observance of Standards and Codes” (ROSC) di Indonesia dari Bank Dunia.
Per 31 Juli 2010, menurut data Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), ada 8.832 anggota perorangan organisasi tersebut, 1.407 di antaranya adalah akuntan publik sementara 3.680 adalah akuntan yang bekerja di sektor publik.
Saat ini Indonesia sedang mempersiapkan sistem laporan keuangan perusahaan yang berkiblat pada standar internasional atau International Financial Reporting Standards (IFRS) yang akan diberlakukan mulai Januari 2012. “Ada kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak ROSC pertama Indonesia pada 2006 diluncurkan,” kata Samia.
Namun, menurut dia, setidaknya ada tiga rekomendasi penting yang diberikan oleh Bank Dunia.
Pertama, pemerintah perlu memperhatikan dan mengusahakan pendidikan bagi akuntan dan menambah jumlah akuntan secara berkelanjutan demi menjaga sistem akuntansi yang ditetapkan. “Pendidikan yang diberikan perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem akuntansi, termasuk bagaimana meningkatkan kemampuan para akuntan yang sudah bekerja saat ini mengingat standar akuntasi dan pemeriksaan keuangan terus berubah,” kata Samia.
Kedua, menerapkan aturan akuntansi, sesuai dengan Undang-undang yang disahkan, khususnya bagi perusahaan publik dan perusahaan yang tercatat dalam pasar modal. “Penerapan peraturan ini perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan wilayah aturan baru dan kedua ada beragam model aturan yang dipakai di dunia, kita perlu mencari mana yang paling cocok bagi Indonesia,” kata Samia.
Rekomendasi ketiga adalah pengawasan implementasi aturan, mengingat proses konvergensi sistem laporan keuangan lama menjadi sistem IFRS perlu dipahami oleh manajemen perusahaan dan badan pengawas laporan keuangan yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
“Indonesia merupakan salah satu negara yang pertama yang mengikuti aturan IFRS untuk perusahaan publik dan perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal, artinya perusahaan perlu diawasi dalam masa transisi dan badan pengawas laporan keuangan yaitu Bapepam-LK dan Bank Indonesia juga harus memahami aturan tersebut,” kata Samia.
Menurut Samia, bila tiga rekomendasi tersebut dikerjakan, Indonesia akan memiliki sistem yang kuat untuk berhadapan dengan krisis finansial dan kemungkinan kesulitan keuangan.
Kelahiran ROSC, kata Samia, juga dilatarbelakangi oleh krisis finansial Asia 1998 yang membuat Bank Dunia mencari cara untuk menolong negara-negara berkembang dapat mengikuti standar akuntasi internasional demi menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil.
Laporan ROSC berisi regulasi dan praktek akuntasi dan pemeriksaan di suatu negara. Bank Dunia sudah membuat laporan tersebut untuk 110 negara di dunia, 11 di antaranya di kawasan Asia Timur dan Pasifik tanpa membuat peringkat di antara negara-negara tersebut.
Standar Akuntansi Internasional Pacu Investasi RI
Oleh Sandiyu Nuryono | Inilah – Sen, 14 Nov 2011
INILAH.COM, Jakarta – Bank Dunia (World Bank) menyatakan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
“Dengan selarasnya standar-standar audit dan pelaporan finansial Indonesia dengan standar-standar internasional, para investor asing dapat memperloleh laporan keuangan yang lebih kokoh dari perusahaan-perusahaan Indonedia. Hal ini akan mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia,” jelas Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle di Jakarta, Senin (14/11).
Lebih jauh Stefan mengatakan, sebagai salah satu negara anggota G-20, Indonesia selalu menjadi perhatian dunia. “Penerapan kode-kode dan standar-standar yang diakui internasional, termasuk standar pelaporan keuangan internasional, akan memperkuat arsitektur finansial Indonesia,” tukasnya.
Laporan tersebut merekomendasikan beberapa hal untuk makin meningkatkan infrastruktur audit dan akuntasi, antara lain pembaruan kerangka kebijakan dan penyelarasan sepenuhnya dengan standar-standar audit dan kauntansi internasional.
Selain itu, membangun kapasitas Ikatan Akuntansi Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia, membangun kapasitas praktik audit skala kecil dan menengah serta membangun kapasitas Bapepam-LK dan Bank Indonesia dalam meninjau laporan-laporan keuangan.
Laporan Bank Dunia yang baru menyatakan bahwa kerangka akuntansi dan audit Indonesia telah meningkat secara signifikan pada lima tahun terakhir. Laporan akuntan publik di 2011 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi profesi akuntan.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa Standar Akuntansi Nasional yang lebih besar jumlahnya kini selaras dengan standar-standar pelaporan keuangan Internasional. [cms]
Bank Dunia: Standar Akuntansi RI Bertaraf Internasional
Antara – Sen, 14 Nov 2011
Jakarta (ANTARA) – Bank Dunia mengatakan bahwa kerangka akuntansi dan audit Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir dan telah selaras dengan standar pelaporan keuangan internasional.
“Selarasnya standar-standar audit dan pelaporan keuangan Indonesia dengan standar internasional, membuat para investor asing dapat memperoleh laporan keuangan yang lebih kokoh dari perusahan-perusahaan Indonesia,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle, di Jakarta, Senin.
Selain standar pelaporan keuangan internasional, katanya, standar akuntansi nasional yang lebih besar jumlahnya kini juga telah selaras dengan undang-undang akuntan publik 2011 yang telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi profesi akuntan.
Adapun laporan tersebut, menurut dia, merekomendasikan beberapa hal untuk makin meningkatkan infrastruktur audit dan akuntansi, antara lain pembaruan kerangka kebijakan, penyelarasan sepenuhnya dengan standar-standar audit dan akuntansi international.
Selain itu juga membangun kapasitas ikatan akuntansi Indonesia dan institut akuntan publik Indonesia, membangun kapasitas praktik audit skala kecil dan menengah dan membangun kapasitas Bapepam-LK dan Bank Indonesia dalam meninjau laporan-laporan keuangan, kata Koeberle.
Ia menambahkan sebagai salah satu negara anggota G-20, kondisi ekonomi Indonesia selalu menjadi perhatian dunia.
“Hal ini akan mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia,” katanya.
Sementara Regional Manager, Financial Management Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Samia Msadek, mengatakan rekomendasi tersebut dapat digunakan untuk menyiapkan suatu rencana aksi negara yang komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kelembagaan audit dan akuntansi.
“Secara ideal, pengembangan berikutnya jangan sampai mengganggu kemajuan yang telah dicapai oleh kerangka yang telah ada,” katanya.
Menurut Samia, penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut sebaiknya merupakan proses kolaboratif antarbadan-badan pengatur sektor keuangan, profesi akuntansi dan mitra-mitra pembangunan internasional.
Bencana Pengangguran Muda
Oleh Herry Gunawan | Newsroom Blog – Sel, 29 Nov 2011
Belum lama ini, HSBC dan Standard Chartered Bank menyampaikan hasil riset yang cukup menggembirakan. Yakni tentang dominasi kaum muda dalam kelompok mapan di Indonesia dengan kekayaan Rp 500 juta.
Terbayang, Indonesia akan makin produktif. Apalagi Standard Chartered Bank menyebutkan, jumlah penduduk mapan di Indonesia ada 4 juta orang (terbanyak nomor tiga di Asia).
Tetapi berita gembira itu seakan begitu cepat berlalu. Sebabnya adalah data pengangguran dari kalangan muda yang dilansir Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam enam bulan atau periode Agustus 2010-Februari 2011, jumlahnya sudah naik lebih dari 455 ribu.
Pada Februari tahun ini, kelompok produktif di kelompok 15-24 tahun yang berstatus pengangguran terbuka (tidak bekerja sama sekali), mencapai 24 persen total angkatan kerja muda yang berjumlah 20-an juta. Dari jumlah ini juga, yang hanya bisa kerja paruh waktu mendekati enam juta orang.
Situasi seperti ini dialami juga oleh negara anggota kelompok kerjasama ekonomi dan pembangunan atau OECD. Periode 2010 di Prancis, tingkat pengangguran muda mencapai 22,5 persen total angkatan kerja kelompok tersebut.
Sementara di Spanyol dan Yunani, yang sedang krisis, pengangguran muda mencapai 41,6 persen dan 32,9 persen. Peningkatan jumlah pengangguran terbuka di kelompok muda ini, untuk kawasan Eropa seperti dicatat OECD, adalah akibat krisis. Mereka tak terserap lapangan kerja.
Untuk Indonesia, mereka tidak terserap bukan lantaran krisis melainkan karena lapangan kerja yang kurang. Apalagi investasi pemerintah di bidang infrastruktur masih sangat minim, sekitar 3,8 persen dari pendapatan nasional atau separuh dari Orde Baru.
Jika tidak serius diperhatikan, kondisi ini akan mencemaskan generasi NEET atau not in education, employment, or training. Mereka akan makin sulit terserap lapangan kerja.
Karena itu, iming-iming studi Bank Dunia bahwa Indonesia menikmati bonus demografi mulai 2018, bisa terjadi sebaliknya. Bencana demografi juga di depan mata, seandainya pemerintah lengah dan membiarkan terus naiknya pengangguran di kelompok muda.
(Bonus demografi artinya kelompok usia produktif makin besar dan kelompok usia tidak produktif, yang kehidupannya sangat bergantung, makin kecil).
Bahkan OECD mencatat, pengangguran muda yang berlarut akan menimbulkan efek negatif berupa penurunan kemampuan, hilangnya nilai-nilai dalam diri (biasanya kaum muda sangat percaya diri) dan remuknya motivasi.
Lebih jauh, situasi ini merupakan bibit meningkatnya kemiskinan, orang sakit jiwa, dan sulitnya anak-anak masuk sekolah. Apalagi tak bisa diingkari biayanya terus naik. Ada program sekolah gratis, namun sumbangannya besar.
Karena itu, gelembung penduduk usia produktif harus dikelola, sehingga betul-betul jadi bonus. Walaupun saat ini, kata John P. Martin, Direktur OECD, situasi ekonomi sedang tidak menguntungkan. Perhatian terhadap usia produktif tidak bisa ditunda.
Jangan sampai kondisi ini justru menjadi masa sendu kaum muda. Pembiaran terhadap kelompok usia produktif yang sarat kebutuhan ini bisa menjadi bencana bagi perekonomian mendatang. Bukan hanya menjadi potensi migrasi besar-besaran ke kota besar, mereka juga akan berpikir, “sekolah ternyata hanya buang waktu, toh pada akhirnya tidak bisa bekerja.”
Dan situasi pun akan makin rumit.
Herry Gunawan jadi wartawan pada 1993 hingga awal 2008. Sempat jadi konsultan untuk kajian risiko berbisnis di Indonesia, kini kegiatannya riset, sekolah, serta menulis.
